Gubernur Lampung Minta Dapur MBG Libatkan BUMDes dan UMKM

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal hadiri pengukuhan pengurus APPMBGI DPD Provinsi dan DPD Kabupaten/Kota di Balai Keratun Kantor Gubernur Lampung
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menghadiri pengukuhan pengurus APPMBGI DPD Provinsi dan DPD Kabupaten/Kota se-Lampung di Balai Keratun Kantor Gubernur Lampung, Senin (22/6/2026). Foto: Diskominfotik Lampung

BANDARLAMPUNG – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal meminta seluruh pelaksana Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Lampung perkuat kolaborasi dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), UMKM, petani, dan pelaku ekonomi desa. Tujuannya agar manfaat MBG lebih luas masyarakat rasakan.

“MBG tak hanya soal makanan bergizi bagi anak, tapi juga instrumen pemerataan ekonomi dan penguatan desa. Manfaatnya harus masyarakat bawah rasakan,” ucap Mirza saat pengukuhan pengurus Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI) DPD Provinsi dan DPD Kabupaten/Kota se-Lampung di Balai Keratun Kantor Gubernur Lampung, Senin (22/6/2026).

MBG Kunci Naikkan IPM

Pemprov Lampung menegaskan komitmen mendukung MBG sebagai program strategis nasional. Selain meningkatkan gizi anak, MBG jadi sarana memperkuat ekonomi desa.

Gubernur Mirza menilai MBG terkait langsung dengan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Lampung. Kecukupan gizi dan protein penting untuk mutu pendidikan dan produktivitas generasi muda.

Ia menungkapkan Lampung masih menghadapi tantangan IPM berada di bawah daerah lain. Ironisnya, konsumsi protein warga Lampung masih rendah padahal provinsi ini penghasil ayam, telur, ikan, jagung, dan komoditas lainnya.

“Kita punya sumber protein melimpah, tapi konsumsi masih rendah. Ini berdampak ke kualitas SDM dan produktivitas,” ujarnya.

<span;>Menurut Mirza, MBG menjadi jawaban meningkatkan akses anak ke makanan bergizi, khusus wilayah pedesaan dengan daya beli terbatas.

BUMDes dan UMKM Masuk Rantai Pasok MBG

Pemprov melihat MBG sebagai instrumen mendorong perputaran ekonomi desa. Karena itu pelaksanaan MBG harus terintegrasi pelaku usaha lokal agar manfaat ekonomi tak berhenti di dapur penyedia makanan.

Mirza menerima masukan dari kepala desa, bahwa dapur MBG belum sepenuhnya terhubung rantai ekonomi desa. Kondisi ini menjadi perhatian agar ke depan sinergi lebih kuat.

Pemprov mendorong kerja sama pengelola dapur MBG dengan BUMDes, koperasi desa, kelompok tani, peternak, nelayan, dan UMKM lokal sebagai pemasok bahan baku.

“Jika BUMDes atau pelaku usaha desa belum siap, jangan tinggalkan. Harus membina agar jadi bagian rantai pasok program ini,” katanya.

Ia juga minta pengelola menjaga standar kebersihan, keamanan pangan, dan tata kelola transparan. Pemprov akan perkuat pengawasan bersama pihak terkait. Setiap penyimpangan akan ditindak tegas demi menjaga kepercayaan masyarakat.

Teken Kerja Sama

Kegiatan ini juga ada penandatanganan MoU dan perjanjian kerja sama antara Pemprov Lampung, Badan Gizi Nasional (BGN), mitra MBG, BUMDes, dan Koperasi Desa Merah Putih. Kesepakatan ini langkah konkret melibatkan ekonomi desa di rantai pasok MBG.

Lewat kerja sama ini, Pemprov mendorong hasil pertanian, peternakan, perikanan, dan UMKM lokal menjadi bahan baku dapur MBG. Anggaran program tak hanya memenuhi gizi, tapi juga menggerakkan ekonomi desa.

MBG Harus Profesional

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung Danang Suryo Wibowo menegaskan, MBG program prioritas nasional yang harus profesional, transparan, dan sesuai tujuan pemerintah.

“Program ini pakai uang rakyat untuk anak Indonesia. Jangan ada menyalahgunakan wewenang atau cari untung dengan mengorbankan kualitas,” kata Danang.

Kejaksaan, tegas Danang, akan mendukung sekaligus mengawasi potensi penyimpangan. Korupsi, gratifikasi, atau penyalahgunaan anggaran bisa berimplikasi hukum.

Ia juga menyoroti keamanan pangan. Pengelola dapur harus penuhi standar kebersihan ketat mencegah keracunan. “Jika masih ada keracunan akibat kelalaian, harus evaluasi menyeluruh,” ujarnya.

Danang mendukung arahan Gubernur agar dapur MBG bermitra dengan BUMDes, koperasi, petani, peternak. MBG berhasil bukan hanya dari gizi tersalurkan, melainkan juga dampak ke kesejahteraan desa.

APPMBGI Kawal MBG

Ketua Umum DPP APPMBGI Abdul Rivai Ras menyatakan siap menjadi mitra pemerintah mengawal MBG di Indonesia, termasuk Lampung. Organisasi ini jadi wadah kolaborasi pengusaha, pengelola dapur, dan pemangku kepentingan untuk standarisasi dan keberlanjutan MBG.

Ketua DPD I APPMBGI Lampung Gandhi Liyorba Indra berkomitmen menjaga kualitas layanan dan memastikan anggota menjalankan program sesuai ketentuan. APPMBGI Lampung siap kolaborasi dengan pemerintaah daerah menyukseskan MBG.

Lewat kolaborasi Pemprov, APPMBGI, BUMDes, koperasi, petani, nelayan, UMKM, MBG tak hanya meningkatkan gizi anak Lampung, tapi juga mendorong ekonomi desa, kurangi kemiskinan, dan percepat meningkatkan sumber daya manusia di Lampung. (kmf)

Related posts

Leave a Comment